Saat dimintai tanggapannya, Komisi II DPRD Purwakarta, Alaikassalam, mengatakan, PDAM ini seharusnya memiliki potensi sebagai salah satu penyumbang PAD yang besar kepada Pemkab Purwakarta di masa mendatang.
Namun, saat ini belum memberikan kontribusi PAD ke kas Pemkab Purwakarta karena pelanggan PDAM belum mencapai target
Karena, di peraturan perundang-undangan menyebutkan kalau belum mencapai 80 persen pencapaian jaringan itu tidak wajib memberikn PAD.
"Di Purwakarta konsumen yang memasang saluran pdam baru mencapai 30 persen,"ucapnya,Senin,(22/2/2020).
Oleh karena itu, untuk mengembangkan pelanggan PDAM, harus melakukan berbagai terobosan dan inovasi, salah satunya membenahi pelayanan, serta menambah atau mengembangkan jaringan air bersih, dan menjaga pasokan air selalu stabil.
"PDAM harus dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan sambung baru,"pungkasnya.
Informasi beredar yang di dapat redaksi sidikjari.co.id, bahwa ditahun 2015 hingga 2019 tidak ada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) alias nihil dan itu menjadi temuan BPK.
Dan hal tersebut di akui Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Purwakarta,melalui Kabidkeu,Edi Budiawan, dari tahun 2015 -2019 kita nihil, namun untuk tahun 2020 sudah mulai ada kontribusi dapat menyetorkan PAD.
Sedangkan untuk kerugian tersebut telah kami tutup setiap tahun dan dijadikan penyertaan modal kembali.
"iya dari tahun 2015 -2019 kita nihil, namun untuk tahun 2020 sudah mulai ada kontribusi dapat menyetorkan PAD ke Pemkab Purwakarta,"ucapnya,tanpa menyebutkan rinciannya,Selasa,(22/12/2020) Lalu.
Saat akan dikonfirmasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sudah masuk, Kepala Bapenda Purwakarta belum berhasil.
Komentar0