Dadang Behonk selaku ketua aspek 5 memaparkan bentuk kekecewaan terhadap perturan Bupati Majalengka bahwa kita saat ini sudah menurunkan tuntutan tiga masalah menjadi satu masalah dalam penempatan PKL di alun - alun tidak boleh di ganggu lagi.
"Jangan berkilah tentang perda yang pasal - pasal nya sumir yang tidak bisa dijalankan karena itu harus ada peraturan bupati untuk menjabarkan nya."
Aturan dibuat oleh logika hukum ketika satu pasal menyatakan bahwa prasarana ruang ruang publik dilarang untuk PKL maka itu berlaku di satu majalengka
Dan selama ini kita hanya di ajak berbicara sama orang - orang yang tidak punya kapasitas yang tidak bisa memutuskan tanpa memberikan solusi yang jelas, ucap Dadang Behonk.
(Rian)
Komentar0