Dugaan korupsi ini pertama kali disoroti oleh LSM Barak Indonesia yang melakukan investigasi terhadap proyek tersebut. Mereka menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembangunan kantor LH yang dikerjakan oleh rekanan swasta tersebut sarat dengan praktik korupsi.
Humas LSM Barak Indonesia, Cecep Nursaepul Mukti, mengungkapkan bahwa pembangunan kantor LH yang dimulai sejak dua tahun lalu masih terus berjalan tanpa ada tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat.
Padahal, dana yang dianggarkan untuk proyek ini mencapai milyaran rupiah, Tahap 1. Rp.867.552.556.51 dan Tahap 2. Rp. 1.368.448.921.00.
"Kita menemukan kejanggalan dalam proses lelang dan pengawasan proyek ini. Mereka menduga ada oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat,"katanya,Jumat,(15/12/2023).
Menurutnya, kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan pembangunan kantor LH Purwakarta ini menunjukkan bahwa masih banyak tindak korupsi yang terjadi di sektor pembangunan di Indonesia.
Oleh karena itu, LSM Barak Indonesia berharap pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan efektif untuk kesejahteraan rakyat.
"meminta agar pemerintah segera menangani kasus ini dan memastikan penyelesaian yang adil dan transparan,"tegasnya.
Komentar0