"kondisi keuangan Pemkab Purwakarta tidaklah stabil dan teratur. Bahkan, ada banyak kejanggalan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan tersebut," ungkap Sutisna Sonjaya, Selasa,(19/12/2023).
Sehingga saat ini Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) untuk desa tak kunjung cair bahkan pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa beberapa pembayaran terhadap pihak ketiga juga belum terbayarkan.
Oleh karena itu, management keuangan Pemkab Purwakarta saat ini patut di pertanyakan.
"Apa keuangan Pemkab Purwakarta minus? jika iya, kenapa bisa seperti itu. Lantas, pendapatan asli daerah melalui Bapenda sudah sejauh mana?," ujar Tisna
Lebih lanjut Tisna mengatakan bahwa Bapenda yang menjadi ujung tombak pendapatan pemerintah harus di pertanyakan kinerjanya.
"Seperti apa mereka bekerja? Jika setiap tahunnya seperti ini, Bapenda harus di evaluasi kinerjanya," kata Tisna.
Kemudian, kata Tisna, terkait DBHP ini menyangkut perkembangan desa itu sendiri baik pembangunan dan sebagainya.
"Jika terhambat seperti ini, bagaimana desa akan berkembang," pungkasnya.***
Komentar0