Hal ini tentunya menjadi sorotan publik, terutama bagi dinas-dinas yang terdampak langsung oleh kondisi tersebut.
Salah satu contohnya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.
Kedua dinas tersebut merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.
Dengan adanya defisit anggaran, situasi ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kedua dinas tersebut.
Namun, bagaimana sebenarnya perasaan dan mental para pejabat di kedua dinas tersebut dalam menghadapi situasi ini?
Meskipun terjadi defisit anggaran, namun para pejabat di BKAD dan Bapenda masih dapat dilihat duduk santai tanpa beban.
Hal ini tentunya karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan daerah, sehingga terbiasa menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin terjadi.
Namun, bagaimana dengan pihak ketiga dan penerima TPP serta Siltap yang belum menerima pembayaran?
Tentunya bagi pihak ketiga dan penerima TPP serta Siltap, situasi ini akan memberikan dampak yang lebih besar.
Hal ini tentu dapat mempengaruhi kinerja mereka, baik secara individu maupun tim. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kestabilan keuangan pribadi mereka.
Dengan adanya defisit anggaran, tentunya akan mempengaruhi kinerja dan reputasi dinas tersebut di mata publik.
Kegagalan pembayaran ini menimbulkan kekesalan dan kekecewaan dari para pihak ketiga,Penerima TPP dan Siltap yang merasa dirugikan.
Pihak ketiga mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan semua pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.
Namun, ketidakmampuan pihak pemerintah dalam membayar jasa mereka telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi para pemborong.
Selain itu, pihak ketiga dan penerima TPP serta Siltap juga perlu mendapatkan kepastian dan keadilan dalam pembayaran yang tertunda.
Kesimpulannya, terjadinya defisit anggaran di BKAD dan Bapenda mungkin tidak mengganggu secara langsung perasaan dan mental para pejabat di kedua dinas tersebut.
Namun, situasi ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pihak ketiga dan penerima TPP serta Siltap yang belum menerima pembayaran.
Pj Bupati Purwakarta harus mengambil tindakan yang tegas dengan merombak pejabat di dua Dinas tersebut.
Penulis: Sutisna Sonjaya
Ketua DPC Pospera Purwakarta
Komentar0