Membuat Dede Mulyadi selaku Ketua DPC Abpednas Purwakarta merasa perlu mempertanyakan kejelasan terkait Siltap tersebut kapan bisa dibayar.
" Sungguh sangat ironis ketika permasalahan Siltap ini sampai berlarut larut tanpa ada kejelasan dan kepastian kapan bisa dibayar Pemda Purwakarta . Jangan sampai terulang kembali kejadian Siltap 2 bulan tidak bisa dibayar Pemda ". Ujar Dede.
Lebih lanjut Dede Mulyadi selaku Ketua DPC Abpednas Purwakarta mendesak agar Pemda Purwakarta, khususnya PJ Bupati Purwakarta membuat kebijakan yang cepat memberikan solusi terkait Siltap tersebut.
" Saya atas nama BPD Sekabupaten Purwakarta memohon dengan segala hormat dan mendesak pihak terkait terutama Bapak PJ Bupati Purwakarta untuk segera membayarkan Siltap dan Tunjangan tersebut. Seperti amanat yang di sampaikan oleh Bapak Jokowi Presiden Indonesia . Membangun Indonesia dari Desa. Bagaimana bisa lancar membangun Desa nya apabila Siltap dan Tunjangan penyelenggara Pemerintahan Desa tidak diperhatikan oleh Bupati nya".lanjut Dede disela sela kegiatannya, Kamis 14 Maret 2024.
Terakhir perlu saya sampaikan dan saya rasa ini sangat penting untuk dipahami bersama. Apbdes tanpa dikawal dan legalkan melalui Perdes Apbdes akan sangat mengganggu lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa . Karena tanpa adanya Perdes Apbdes bantuan dari Pusat dan Provinsi akan tersendat.
Sebab salahsatu persyaratan dari dua pos anggaran tersebut ( Dana Desa dan Banprov) harus selesai terlebih dahulu Perdes Apbdes nya. Dan bagaimana bisa lancar apabila Siltap dan Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Desa nya tersendat bahkan hampir 4 bulan tidak dibayarkan.
"Mohon pemanfaatan APBD Kabupaten Purwakarta kedepannya memperioritaskan Siltap dan Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Desa masuk skala prioritas".Pungkas Dede.
Komentar0