GUYoGpApTSrlBSY5TpC8BSd8Ti==

Audensi Diundur, LSM Barak Indonesia Akan Gelar Aksi Demo 500 Orang Bakal Kepung Gedung DPRD Purwakarta

Ilustrasi

SIDIKJARI- LSM Barak Indonesia memutuskan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penundaan audensi yang seharusnya dilakukan oleh DPRD Purwakarta.

Audensi yang seharusnya dilakukan oleh LSM Barak Indonesia,DPC Pospera ,Aliansi Buruh Purwakarta dan Apednas dengan DPRD Purwakarta pada hari Senin (29/04), ternyata ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. 

Menurut Ketua LSM Barak Indonesia, Cep Jenar, penundaan audensi ini sangat merugikan pihaknya. 

LSM Barak Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk audensi tersebut, termasuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Namun, dengan penundaan ini, semua persiapan tersebut menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, LSM Barak Indonesia memutuskan untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes dan tuntutan agar audensi antara LSM dan DPRD Purwakarta segera dilakukan. 

Cep Jenar juga menambahkan bahwa LSM Barak Indonesia memiliki beberapa tuntutan yang akan disampaikan pada aksi demonstrasi tersebut. 

Salah satunya adalah untuk meminta DPRD Purwakarta untuk menghadirkan Dirut RSUD Bayu Asih dan Dinas Kesehatan terkait pelayanan Buruk RSUD Bayu Asih diduga terkait penolakan pasien Bayi Prematur hingga meninggal dunia.

"Aksi ini sebagai bentuk protes dan DPRD jangan mengulur-ngukur waktu jadwal audensi kami,"katanya, Minggu, (28/4/2024).

Lebih lanjut dikatakan, mungkin hanya dengan melakukan aksi demo ini para wakil rakyat di DPRD Purwakarta akan terbuka hatinya.

" Kami akan menurunkan kurang lebih 500 orang akan aksi di depan gedung DPRD Purwakarta,"tegasnya 

Sementara itu, Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya menambahkan,penundaan tersebut tentunya sangat disayangkan karena audensi tersebut merupakan sarana penting dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan Bayu asih dinilai buruk oleh masyarakat.

" DPRD Purwakarta dapat lebih peka terhadap kepentingan masyarakat dan tidak membiarkan kepentingan politik mengulur-ngukur waktu jalannya audensi yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,"ujarnya.




 

Komentar0

Type above and press Enter to search.