SIDIKJARI- DPC Pospera meminta Penjabat (PJ) Bupati Purwakarta untuk memanggil Koordinator Program BPNT, terkait dengan masalah kesemrawutan yang terjadi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di daerah tersebut.
DPC Pospera menilai bahwa penyaluran BPNT di Purwakarta masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Banyak masyarakat yang masih menerima bantuan berupa barang, bukan uang tunai sesuai ketetapan dari Kemensos
"Hal ini tentu saja menimbulkan dugaan penyelewengan menguntungkan pihak tertentu dalam penyaluran bantuan yang seharusnya membantu masyarakat yang membutuhkan,"ungkap Sutisna Sonjaya,
Tisna menegaskan, Pj Bupati Purwakarta harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini.
Pihaknya tidak akan mentolerir adanya ketidaksesuaian dan kesalahan dalam penyaluran BPNT yang dapat merugikan masyarakat.
"Kami meminta PJ Bupati untuk bertindak tegas dalam menangani masalah ini. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda penanganan yang seharusnya sudah dilakukan," tegasnya.
Sementara itu, LSM Barak Indonesia, Cecep Nursaepul Mukti menambahkan bahwa pihaknya telah menerima barang dari KPM dan telah membuat laporan indikasi pengurangan kuantitas dan kualitas yang kurang baik sebagai bukti.
Oleh karena itu, pihak barak tidak tinggal diam dan telah segera membuat laporan indikasi pengurangan kuantitas dan kualitas yang kurang baik sebagai bukti.
"kami sudah dapat barang yang diterima kpm,buat bukti bikin laporan indikasi pengurangan kuantitas dan kualitas yg kurang baik"ungkapnya.
Komentar0