Hal ini terkait dengan adanya penundaan audensi Aliansi Buruh Purwakarta, Pospera, Abpednas, LSM Barak Indonesia antara DPRD, Direktur Utama Bayu Asih, dan Dinas Kesehatan terkait pelayanan RSUD Bayu Asih yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024.
Penundaan tersebut tentunya sangat disayangkan karena audensi tersebut merupakan sarana penting dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan Bayu asih yang diduga menolak bayi Prematur hingga meninggal
" DPRD Purwakarta dapat lebih peka terhadap kepentingan masyarakat dan tidak membiarkan kepentingan politik mengulur-ngukur waktu jalannya audensi yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,"katanya,Sabtu, (27/4/2024).
Tisna juga menegaskan bahwa penundaan tersebut merupakan langkah yang tidak etis dan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
"Masa disposisi audensi kita harus nunggu hasil rapat,ini jelas DPRD tidak pro rakyat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, DPRD Purwakarta seharusnya memberikan penjelasan yang rinci dengan penundaan tersebut,"tegasnya.
"Jika dengan cara audensi tidak bisa, apakah kami harus menggelar aksi demo,"pungkasnya.
Komentar0