SIDIKJARI- Penundaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 telah menimbulkan perdebatan dan kritik yang cukup besar.
Terbitnya Surat Edaran (SE) nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi semakin memperuncing kontroversi tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan mereka yang telah berhasil lolos seleksi.
Seperti diketahui bahwa MenPAN RB baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025 mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Surat tersebut menetapkan batas waktu efektif penerimaan CPNS adalah 1 Oktober 2025, sedangkan batas waktu penerimaan PPPK ditetapkan pada 1 Maret 2026.
Sehingga membuat politisi Rieke Diah Pitaloka ikut buka suara mengenai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024 ini.
Menurut Rieke hal ini sangatlah zalim, pasalnya CPNS dan PPPK yang sudah lolos ujian pengangkatannya ditunda.
Ia juga meminta pemerintah untuk terus terang apa duduk masalah hingga pengangkatan CPNS dan PPPK harus ditunda.
“Zalim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara pengangkatannya ditunda, sekarang masalahnya apa anggaran misalnya ayo omongin baik-baik, terus terang aja terbuka, anggarannya ada ga,” ujar Rieke.
Ia juga mengatakan jika CPNS dan PPPK ini adalah tenaga fungsional yang sangat dibutuhkan maka angkatlah mereka tanpa ada alasan.
Namun pemerintah memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK ini tidak ada kaitannya dengan anggaran, pasalnya anggaran sudah disiapkan.
Hanya saja pemerintah ingin mengangkat CPNS dan PPPK secara serentak agar mereka bisa bekerja.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi,” dikutip dari laman resmi MenPAN RB Rini Widyantini
Komentar0