SIDIKJARI – Aktivis muda Purwakarta, Muhammad Azhar Al Asy'ari, menyatakan dukungannya terhadap langkah mundur Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, apabila benar merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis pemerintahan daerah.
Azhar yang juga dikenal sebagai Founder Mata Dialog menilai, konsistensi antara pernyataan dan tindakan adalah ukuran integritas seorang pejabat publik.
“Kalau memang merasa tidak diberi ruang dan tidak dilibatkan dalam keputusan strategis, maka mundur adalah sikap paling jujur. Jangan setengah-setengah,” ujar Azhar kepada wartawan, Jumat (27/2).
Menurutnya, pernyataan terbuka soal tidak dilibatkan bukan isu ringan. Hal itu menyangkut persepsi publik terhadap stabilitas kepemimpinan daerah bersama Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.
“Ketika seorang wakil kepala daerah mengatakan dirinya tak dilibatkan, itu artinya ada problem serius dalam relasi kerja. Jika itu diyakini benar, maka langkah terhormat adalah mengundurkan diri, bukan memperpanjang polemik di ruang publik,” tegasnya.
Azhar menambahkan, jabatan wakil kepala daerah adalah amanah konstitusional yang harus dijalankan secara efektif. Jika efektivitas itu dirasa tidak ada, maka mempertahankan posisi justru berpotensi menimbulkan kontradiksi politik.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika di pucuk pemerintahan daerah berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Karena itu, menurutnya, keputusan tegas lebih dibutuhkan daripada narasi yang berlarut-larut.
“Purwakarta butuh kepastian dan stabilitas. Kalau merasa tak bisa bekerja optimal karena tidak dilibatkan, lebih baik mundur. Itu bentuk tanggung jawab moral kepada publik,” pungkasnya.
Pernyataan ini menambah daftar suara publik yang mendesak adanya kejelasan sikap di tengah mencuatnya isu disharmoni kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Komentar0