Aksi ini mendapat perhatian langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha.
Pertemuan antara perwakilan pengemudi ojol dan pejabat pemerintah digelar di halaman kantor Pemkab Purwakarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain perwakilan TNI-Polri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Purwakarta.
Sekda Norman menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Purwakarta, yang tengah melakukan peninjauan ke lokasi bencana longsor di Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani.
Meski tidak hadir secara langsung, Bupati tetap menjalin komunikasi dengan perwakilan pengemudi ojol melalui sambungan video call dan berjanji akan segera bertatap muka dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda merangkum tiga poin utama tuntutan para pengemudi ojol, yakni pengawasan operasional, pengendalian tarif, dan penerbitan regulasi nasional untuk perlindungan pengemudi daring.
Menanggapi hal ini, Norman membawa kabar baik. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Kang Dedi Mulyadi, sedang menyusun tahap akhir Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengawasan dan pengendalian tarif ojol.
"Pergub ini diharapkan bisa menjawab sebagian besar aspirasi teman-teman pengemudi ojol. Kita prediksi akan keluar dalam satu hingga dua minggu ke depan, setelah proses administrasi di Kemendagri rampung," jelas Norman kepada awak media.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga akan menyusun dan mengajukan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat agar segera menerbitkan regulasi nasional yang komprehensif dan berpihak pada pengemudi ojol.
Sekda menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang berlangsung tertib serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
"Kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bupati. Kami berharap pertemuan lanjutan bisa terlaksana dalam satu atau dua hari ke depan," ujar Norman.
Aksi ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan regulasi transportasi online, khususnya di wilayah Purwakarta dan Jawa Barat.(ADV)
Komentar0