Aggota Dewan RN Terancam Sanksi Di Non Jobkan

SIDIKJARI- Sudah menjadi buah bibir di ruang lingkup DPRD kabupaten Majalengka tentang sering mangkirnya salah seorang anggota DPRD inisial RN pada rapat Paripurna atau pun kegiatan lainnya, bahkan ketua DPC PDIP Karna Sobahi mengatakan bahwa yang bersangkutan secara kepartaian sudah diberikan Surat Peringatan SP 1 dan SP2, dan keputusan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka Deny L Hakim yang didampingi anggota BK lainnya Iman Nurmansyah dan Nono Sudarsono, selepas rapat internal BK kepada Wartawan menyampaikan, bahwa terkait persoalan Aggota Dewan RN pihak BK sampai saat ini belum bisa melakukan sikap apa pun, karena ada prosedur yang harus ditempuh, yaitu BK belum menerima surat dari ketua Fraksi yang diajukan kepada Pimpinan Dewan dan selanjutnya diberikan kepada BK,

"Kami pihak BK belum bisa bertindak karena belum menerima surat rekomendasi dari pimpinan," terangnya Rabu (04/06).

Deny menambahkan, rapat internal BK kali ini tidak hanya membahas RN saja, BK juga membahas anggota Dewan lainnya yang terindikasi indisipliner, terutama terkait kehadiran, dan dalam waktu dekat BK akan berkirim surat kepada semua Fraksi agar anggota Dewan yang sering tidak hadir diberikan teguran dan sanksi, imbuhnya.

Diwaktu yang sama Iman Nurmansyah mengatakan, terkait surat yang dikeluarkan oleh Ketua Fraksi dan pimpinan Dewan essensinya harus jelas dulu apakah yang bersangkutan diusulkan untuk pemberian sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) Atau sanksi lainnya, menurutnya kalau sanksinya PAW ada syarat tertentu yaitu jika yang bersangkutan tidak hadir enam kali berturut-turut pada sidang paripurna otomatis sanksinya adalah PAW, jika sanksinya hanya di non job kan maka surat usulan dari ketua Fraksi dan pimpinan dewan tidak perlu diusulkan ke BK,

"Kalau usulan sanksinya di non jobkan tidak perlu BK bertindak cukup dirapatkan di Banmus saja," ucapnya (sal)