SIDIKJARI- Alokasi anggaran makanan dan minuman (Mamin) di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan publik setelah diketahui mencapai hampir Rp500 juta untuk tahun anggaran 2024.
Jumlah tersebut menjadikan Kecamatan Pasawahan sebagai pemegang anggaran Mamin terbesar dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Purwakarta.
Sebagai informasi, anggaran Mamin biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam kegiatan operasional instansi pemerintahan, seperti rapat, pertemuan dinas, hingga kegiatan lapangan.
Menanggapi sorotan tersebut, Camat Pasawahan, Iman Sukmana, menyampaikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya tepat.
"Kaitan anggaran kodrek mamin di kecamatan pasawahan tahun 2024 sesuai dengan laporan keuangan yang di sampaikan ke BKAD,"ungkapnya, kepada wartawan, Senin, (23/6/2025).
Ia menegaskan bahwa rincian anggaran yang tercantum di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) tidak menggambarkan keseluruhan fakta di lapangan.
“Anggaran tersebut sebenarnya terbagi dalam dua kondrek. Yang pertama untuk belanja mamin rapat sebesar Rp281,97 juta, dan yang kedua belanja aktivitas lapangan sebesar Rp 52,5 juta,” jelas Iman.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian dari anggaran tersebut, yaitu sebesar Rp324 juta, telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta telah melalui proses audit dari Inspektorat.
Sebelumnya, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menyampaikan keprihatinannya atas besarnya anggaran MAMIN di Kecamatan Pasawahan. Menurutnya, jumlah tersebut terkesan janggal bila dibandingkan dengan anggaran MAMIN di kecamatan lain.
“Agak aneh kalau anggaran MAMIN di satu kantor kecamatan bisa sebesar itu. Padahal jika kita lihat di kecamatan-kecamatan lain, anggarannya jauh lebih rendah,” ujar Sutisna dalam keterangannya kepada media, Senin (23/6/2025).
Pospera juga mendorong agar penggunaan anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
“Kami dari Pospera Purwakarta mendorong agar penggunaan anggaran MAMIN dapat melibatkan UMKM. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan dana publik memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” tegas Sutisna.
Hingga kini, polemik terkait anggaran MAMIN tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama dalam hal transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah di tingkat kecamatan.
Komentar0