APPSI, Anggaran 158 M Yang Dijanjikan Untuk Revitalisasi Pasar Cigasong Masih Misteri

SIDIKJARI- Melihat kondisi pasar Sindang Kasih Cigasong yang sangat memperihatinkan, dan banyak kios yang ditinggalkan oleh para pedagang dikarenakan persaingan dengan banyaknya toko modern serta penjualan secara online, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar acara sosialisasi revitalisasi pasar bersama para pedagang, yang dihadiri oleh Komisaris Pasar dan Kabid Pasar Disperindag Maman Sumantri, kata Akbar S. Harto Ketua DPD APPSI kepada Wartawan yang bertempat di lingkungan pasar Cigasong Selasa (24/06).

Akbar menambahkan, sosialisai kali ini belum menemui putusan, APPSI baru menampung usulan yang disampajkan oleh para pedagang, yang kesimpulannya para pedagang menginginkan revitalisasi pasar Cigasong harus didanai oleh pemerintah karena para pedagang merasa trauma oleh pihak kemitraan pasar,

"Intinya para pedagang menginginkan revitalisasi pasar harus didanai oleh pemerintah, karena dengan pola kemitraan mereka merasa trauma, uang muka yang mereka berikan tidak berujung pangkal, dan persoalan pasar Cigasong menemui persoalan hukum," imbuhnya.

Terkait desas desus anggran Rp, 158 M yang rencananya diperuntukan untuk revitalisasi pasar Cigasong menurut Akbar, hal tersebut adalah janji politik salah seorang calon bupati waktu Pilkada dan datang ke pasar dan menjanjikan jika terpilih akan melakukan revitalisasi pasar Cigasong dari anggaran tersebut.

Dijelaskan Akbar, uang sebesar 158 M memang ada dan status uang tersebut merupakan penyertaan modal untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan berada di tiga bank.

Karena perjanjian kontrak penyertaan modal sudah selesai, maka pemda bisa mengambil uang tersebut, namun ada meknisme dan prosedur yang harus ditempuh, dan pihak APPSI berjanji akan memperjuangkan dan menagih janji bupati.

"Kami pihak APPSI akan terus memperjuangkan aspirasi para pedagang pasar Cigasong," tandasnya. 

Diwaktu yang yang sama Kadis perindag melalui kabid pasar Maman Sumantri menolak untuk diwawancara dengan alasan ada kegiatan kedinasan yang lain. (sal).