Acara yang dirangkaikan dengan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Barat Tahun 2025 ini berlangsung di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Karawang.
Peluncuran sistem digital ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan diberlakukannya sistem transaksi non tunai, diharapkan risiko penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan, sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di tengah arus digitalisasi yang kian masif.
"Dalam proses digitalisasi, SDM kita harus bisa lebih cepat, tepat, dan paham teknologi. Ini tidak bisa ditawar. Salah satu langkah pentingnya adalah membangun keadilan pajak melalui aksesibilitas sistem data keuangan yang terintegrasi lewat e-budgeting," ujar Kang Dedi.
Ia juga menyoroti bahwa adopsi teknologi digital di bidang pengelolaan keuangan desa dan pilkades elektronik akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Jawa Barat.
Forum CSR Jawa Barat 2025 yang digelar bersamaan, turut menjadi ajang apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kontribusi para investor yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Pemerintah tidak boleh menjadi kolektor CSR. Investor yang sudah membayar pajak telah menjalankan kewajibannya. Namun dengan keterbukaan informasi dari pemerintah desa terkait pelaksanaan CSR, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Bupati Saepul Bahri Binzein menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi sistem transaksi non tunai dan pilkades elektronik di seluruh desa di Purwakarta.
Ia berharap langkah ini menjadi bagian dari transformasi desa yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah, perwakilan investor, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.(ADV)
Komentar0