Dalam unggah akun Tiktok@arissidikjari dengan caption Polemik Koorlas Mencuat di Media Sosial, Bupati Om Zein Purwakarta Minta Turun Langsung Bubarkan Korlas, dengan 2722 like dan 1409 Komentar ini.
Orang tua siswa mengeluhkan peran korlas yang dianggap justru menambah beban, terutama terkait penagihan uang kas dan aktivitas grup WhatsApp kelas yang dinilai tidak sehat.
Salah satu warganet dengan akun @mmh bule menyampaikan keluhannya terkait pungutan uang kas yang menurutnya memberatkan. Ia mengaku setiap bulan harus membayar dua jenis kas, yakni untuk orang tua dan untuk anak.
“Tolong donk bpk bupati… di sekolah anak aku sekarang malah suruh bayar kas ortu dan kas anak tiap bulan. Padahal pendapatan sekolah juga sudah ada tiap bulan. Tolong ke SMP 2bbc,” tulisnya.
Keluhan serupa datang dari akun@greenteamada, yang menilai sistem kas dan koordinasi kelas hanya menguntungkan sebagian kecil orang tua yang aktif dalam grup.
“Kas? Buat yang sakit? Haha… buat geng mereka doang yang aktif di sekolah, aktif chat di group. Yang lain? No way. Sampai kas ditagih lewat grup & di-list. Malu enggak, cuma ga pantes & ga ngotak aja,*” tulisnya.
Sementara itu, akun @ma chie dan @Yayah Mardiah kompak mempertanyakan urgensi keberadaan korlas.
Mereka menilai keberadaan perwakilan kelas justru mempersulit, terutama karena tagihan uang kas kerap dipublikasikan di grup WhatsApp sehingga menimbulkan ketidaknyamanan.
“Zaman dulu ga ada korlas, sekolah aman-aman saja. Sekarang malah ribet karena uang kas sampai dishare di grup kayak punya utang,” tulis salah satu warganet.
Isu ini makin panas setelah akun @Yuhana Maria menyebut bahwa sejak pergantian pimpinan daerah, mulai muncul kembali dugaan pungutan melalui mekanisme kas kelas dan biaya les tambahan. Ia mendesak pemerintah daerah agar turun langsung melakukan sidak.
“Bener banget Om Zein… sekarang sekolah mulai ada pungli lagi yaitu uang kas dan uang les. Mohon di sidak,*” tulisnya.
Gelombang protes dari warganet ini pun mengarah pada satu tuntutan utama: Bupati Om Zein diminta turun tangan untuk menyelesaikan polemik dan melakukan sidak langsung ke sekolah-sekolah yang disebutkan dalam keluhan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten maupun Bupati Om Zein belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut.
Sementara itu, diskusi di media sosial terus berlanjut dan dukungan untuk evaluasi total sistem korlas di sekolah semakin menguat.
Komentar0