SIDIKJARI- Pagi hari seharusnya menjadi waktu paling sibuk di sebuah sekolah. Bel berbunyi, guru bersiap di kelas, dan murid menunggu masa depan mereka dibentuk.
Tapi pemandangan itulah yang tidak ditemukan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein saat mengunjungi yang akan membagikan sepatu ke siswa SDN 1 Cisalada.
Faktanya mencengangkan: tidak satu pun guru hadir.
Ini bukan sekadar soal keterlambatan. Ini tamparan keras bagi wajah dunia pendidikan Purwakarta.
Lebih menyakitkan lagi, kejadian ini terjadi di jam sekolah, di sekolah negeri, di bawah pengawasan sebuah institusi yang setiap bulan menerima anggaran dan menggaji pegawainya di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
Lalu pertanyaannya sederhana, tapi pedas:
Ke mana Dinas Pendidikan?
Di mana fungsi pengawasan?
Di mana laporan kehadiran guru?
Di mana tanggung jawab moral terhadap orang tua yang menitipkan anaknya untuk dididik, bukan ditinggalkan?
Ironisnya, Dinas Pendidikan bukan lembaga sukarela. Pegawainya digaji dari uang rakyat. Namun ketika sekolah kosong dari guru hanya penjaga sekolah, yang terdengar justru sunyi tidak ada klarifikasi, tidak ada rasa malu, apalagi permintaan maaf kepada publik.
Om Zein menyebut kejadian ini memalukan, dan memang benar. Tapi yang lebih memalukan adalah jika peristiwa ini dianggap sepele, lalu berlalu begitu saja tanpa evaluasi serius.
Karena pagi hari ini satu sekolah tanpa guru, besok bisa jadi kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Purwakarta yang benar-benar runtuh.
Pendidikan bukan sekadar spanduk visi-misi, bukan sekadar rapat dan laporan di balik meja. Pendidikan hidup di ruang kelas. Dan ketika ruang kelas kosong tanpa guru, itu artinya sistem sedang gagal bekerja.
Jika Bupati saja harus turun langsung untuk menemukan masalah yang seharusnya terpantau rutin, maka wajar publik bertanya:
Apa sebenarnya yang dikerjakan Dinas Pendidikan selama ini?
Masyarakat tidak menuntut keajaiban. Hanya satu hal yang sangat dasar:
guru hadir, murid belajar, dan dinas bekerja.
Jika itu saja tak bisa dijamin, mungkin sudah waktunya bukan hanya sekolah yang dievaluasi tapi seluruh cara kerja Dinas Pendidikan itu sendiri.
Komentar0