Kegiatan ini menegaskan bahwa program MBG tidak semata berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara gizi, pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular dinilai menjadi kunci agar program berjalan jangka panjang dan memberi dampak nyata.
Bupati menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai pengawas lingkungan di sekitar lokasi SPPG.
Melalui dapur-dapur SPPG, program MBG terbukti menggerakkan ekonomi lokal. Warga setempat dilibatkan dalam operasional dapur, penyediaan bahan baku pangan, hingga distribusi makanan.
"Skema ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal,"ungkapnya.
Selain aspek ekonomi, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar SPPG menjadi perhatian utama.
"Lingkungan yang bersih dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, keamanan pangan, serta keberlanjutan program MBG,"katanya.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional(BGN) dalam arahannya menegaskan bahwa keberadaan 140 SPPG yang telah tersebar di Purwakarta tidak boleh menimbulkan persoalan lingkungan.
Ia menekankan agar tidak ada limbah cair dari SPPG yang berwarna maupun berbau, serta meminta Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait melakukan pengecekan rutin terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Lebih lanjut disampaikan, food waste atau sisa makanan dari dapur MBG memiliki potensi besar untuk diolah menjadi pupuk organik cair, bahan pakan ternak, hingga budidaya maggot.
Selain berfungsi sebagai pengurai limbah organik, maggot juga dapat menjadi pakan alternatif bernutrisi tinggi bagi ternak dan ikan, sekaligus menekan biaya produksi.
Wakil Ketua BGN juga mengingatkan seluruh Kepala SPPG agar menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten.
Penegakan SOP dinilai krusial untuk mencegah pelanggaran, termasuk risiko keracunan makanan yang dapat mencoreng program MBG.
"seluruh Kepala SPPG dapat menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat dalam pelaksanaan MBG, guna mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk risiko keracunan makanan,"tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan sensus ekonomi dan pemutakhiran data ekonomi di seluruh Indonesia. BPS juga akan membuka rekrutmen petugas sensus secara terbuka pada bulan Maret mendatang.
Diskusi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal serta menjaga kelestarian lingkungan.
Komentar0