Belakangan ini, berbagai permasalahan di lapangan mulai dari jalan rusak, lingkungan kumuh, hingga polemik Gedung Dakwah yang dijadikan tempat rongsokan dan parkiran komersil, justru baru terselesaikan setelah Saepul Bahri Binzein (Om Zein) turun tangan langsung.
Kondisi ini menimbulkan sindiran keras dari masyarakat yang menilai roda pemerintahan seolah berjalan hanya ketika bupati bergerak.
Padahal, secara struktur pemerintahan, setiap OPD memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas.
Mereka digaji negara, memiliki anggaran, memiliki staf, memiliki kewenangan, bahkan memiliki kendaraan operasional.
Namun di lapangan, banyak persoalan yang terkesan dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya bupati sendiri yang harus menyelesaikan.
“Kalau semua harus bupati yang turun, OPD kerja apa? Duduk di kantor, rapat, tanda tangan, lalu tunggu viral baru bergerak?” ungkap Catur, Sekretaris Pospera Purwakarta.
Permasalahan Gedung Dakwah menjadi contoh nyata. Halaman gedung dijadikan tempat rongsokan, parkiran dikomersilkan, sampah dibakar sembarangan hingga merusak fasilitas, namun penertiban baru berjalan setelah Om Zein turun langsung dan mengambil keputusan tegas.
Kondisi ini seolah menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat OPD tidak berjalan maksimal.
Menurutnya, dalam perspektif pemerintahan yang sehat, bupati seharusnya fokus pada kebijakan, perencanaan, dan pengawasan strategis, bukan disibukkan dengan persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa ditangani oleh OPD terkait.
"Jika setiap masalah kecil hingga besar harus menunggu bupati, maka sistem kerja pemerintahan menjadi tidak efektif,"tegasnya.
“Jangan sampai bupati jadi mandor lapangan, sementara OPD hanya jadi penonton,” tambahnya.
Situasi ini menjadi alarm bagi seluruh OPD di Purwakarta untuk lebih responsif dan proaktif.
Jangan menunggu teguran, jangan menunggu viral, apalagi menunggu bupati turun langsung.
Pemerintahan akan berjalan baik jika setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Om Zein sendiri dikenal sebagai pemimpin yang sering turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, dan mengambil langkah cepat.
Namun, jika setiap persoalan selalu menunggu kehadiran bupati, maka ini bukan lagi soal kepemimpinan, melainkan soal kinerja birokrasi yang perlu dievaluasi.
“Kalau bupati sudah turun tangan sampai urusan rongsokan, parkiran, dan sampah, mungkin sudah saatnya OPD bercermin. Jangan sampai masyarakat bertanya lebih keras: masih perlu OPD atau tidak?”tegasnya.
"Lalu ketua MUI selama ini kemana apa memang tidak melihat? Itukan kantor MUI dan Baznas,"pungkasnya.
Komentar0