Hal ini menjadi bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menjadi masalah yang serius di Kabupaten Purwakarta.
Menurut informasi dan data yang didapat, dana desa yang dialokasikan untuk Cianting Utara dengan pagu anggaran tahun 2023 mencapai angka yang cukup signifikan,namun penyaluran dinilai janggal.
Namun, dalam realisasinya bahwa penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak kekurangan yang belum terpenuhi.
Seperti kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak efektif di tahap satu kegiatan sistem aplikasi desa dengan nilai Anggaran Rp 60.000.000,- diduga tidak jelas realisasi anggaran tersebut.
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana (Sapras) Kesehatan (Gedung Posyandu) Nilai anggaran Rp 100.000.000
Selain itu, menurut informasi yang beredar Kepala desa Cianting Utara harus pengembalian kelebihan bayar dana desa kurang lebih sebesar Rp 200 juta pada tahun 2022.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Cianting Utara, Imam Tabroni, tidak menjawab.
Ditempat terpisah,menurut Humas LSM Barak Indonesia, Cecep Nursaepul Mukti dengan ketidaktransparan dan tidak ada keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008, maka diduga kuat adanya aroma korupsi telah melanggar pasal 29 dan 51 UU no 6 tahun 2014.
Oleh karena itu, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan untuk melakukan investigasi terkait keberadaan alokasi anggaran Dana Desa Cianting Utara.
"Kami menduga telah terjadi korupsi penyelewengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa,"tegasnya,Selasa,(19/12/2023).
Jangan sampai ada pembiaran karena ini menyakut uang negara yang terjadi terindikasi korupsi.
"Kami minta kepada APH untuk mengusut tuntas terhadap Desa Cianting Utara, jangan ada indikasi pembiaraan agar kebenarannya terungkap” ucapnya.
Komentar0