LSM Barak Laporkan Ketum DPP Apdesi ke Kejari Purwakarta Terkait Anggaran Ketahanan Pangan di Desa Cibeber

SIDIKJARI- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barak melaporkan Ketua Umum DPP Apdesi terkait anggaran ketahanan pangan di Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta. 

Laporan ini diajukan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran program ketahanan pangan dana desa

Ketua LSM Barak, Mahesa Jenar, menjelaskan bahwa laporan ini didasari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya selama beberapa bulan terakhir. 

Investigasi tersebut menemukan adanya indikasi penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan di Desa Cibeber. 

"Kami menemukan adanya dugaan penggelapan, penyalahgunaan, dan pemalsuan dokumen terkait penggunaan dana desa," ungkap Jenar,Jumat (13/7/2024).

Jenar menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang untuk mendukung laporan ini, termasuk laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan desa.

"Bukti-bukti ini telah kami serahkan kepada pihak Kejari Purwakarta untuk ditindaklanjuti," tegasnya.

LSM Barak berharap Kejari Purwakarta dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan transparan. 

Pihaknya juga mendesak agar aparat penegak hukum dapat menjerat para pelaku penyelewengan dana desa, siapapun mereka. 

"Kami ingin agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi para kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa," pungkasnya.

Sebelumnya,Anwar Sadat Ketua Umum DPP Apdesi yang juga sebagai Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta datangi di Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Rabu, (10/7/2024). 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dilokasi, Ketua Umum DPP Apdesi, Anwar Sadat tiba di Kejaksaan Negeri Purwakarta sekitar pukul 09.00 WIB. 

Kedatangannya yang mendadak ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan awak media dan masyarakat.

Saat ditemui dikantor desa Cibeber, Kamis,(11/7/2024) Anwar Sadat mengaku bahwa dirinya telah di laporan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barak Indonesia Jenar ke Kejaksaan Negeri Purwakarta.

"Ya kita buktikan saja dengan data maupun fakta di lapangan, bahwa saya ketua umum apdesi pusat harus memberikan contoh yang benar kepada kepala desa lainnya, pusat tidak 'bermain' receh seperti itu," tegasnya. (Ridho/Red)