SIDIKJARI- Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur,Kabupaten Purwakarta baru-baru ini menjadi sorotan terkait pengelolaan program ketahanan pangan terkait pengadaan domba untuk masyarakat.
Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Parakanlima, memberikan klarifikasi menanggapi isu yang beredar bahwa Bumdes terlibat dalam pengelolaan anggaran ketahanan pangan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Bumdes tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran tersebut, melainkan hanya berfungsi sebagai agregator.
“Bumdes tidak mengelola anggaran ketahanan pangan untuk pengadaan domba pada tahun 2022 dan 2023. Pengadaan domba tahun 2022 dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan untuk tahun 2023 oleh Penjabat Sementara (PJs) Kepala Desa yang berasal dari kecamatan,” ungkapnya Kamis,(1/8/2024) kepada awak media.
Ia juga menambahkan bahwa domba yang diadakan tersebut sudah diserahkan kepada Kelompok Tani yang ada di Desa Parakanlima.
“Domba itu sekarang masih ada di para kelompok tani. Jadi, sangat jelas bahwa bukan Bumdes yang mengelola anggaran ketahanan pangan domba di tahun 2022-2023,” tegasnya.
Selain itu, para anggota Kelompok Tani di Desa Parakanlima turut memberikan konfirmasi terkait penyampaian domba yang dilakukan oleh PJs Kepala Desa.
"Mereka merasa bingung mengapa kini muncul isu bahwa Bumdes yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ketahanan pangan 2022-2023,"katanya.
“Pada tahun 2023, domba itu memang diserahkan langsung oleh PJs Kepala Desa, bukan oleh Bumdes,” tambahnya.
Menanggapi situasi tersebut, Ia juga menekankan tentang keanehan yang terjadi di desa. Ia menjelaskan bahwa ada proyek pembangunan kandang ayam yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang seolah-olah hanya melibatkan keluarga tertentu.
“Kami merasa heran, kenapa pembangunan kandang ayam dikelola oleh LPM dan pengelolanya tampaknya hanya melibatkan keluarganya saja,” ungkapnya.
Dengan pernyataan ini, Bumdes Desa Parakanlima berharap agar masyarakat dapat memahami posisinya yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program ketahanan pangan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami minta kepada semua pihak agar lebih bijak dalam menyampaikan informasi. Bumdes berkomitmen untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi kami juga ingin agar semua pihak mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing,” tutupnya.
Komentar1
Tahun 2023, bukan ketahanan pangan hewani yang dikelola bumdes, tapi ketahanan pangan nabati
BalasHapus