SIDIKJARI- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta tercatat telah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk kegiatan sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sepanjang tahun 2024.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) terdapat dua kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang berkaitan langsung dengan kegiatan sosialisasi PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Nilai anggaran yang tercantum dalam dua kegiatan tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
Hal sama dilakukan di tahun 2025, DPUTR menggelontorkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan melalui skema PBG, yang saat ini menggantikan perizinan lama berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun, di tengah gencarnya kegiatan penyuluhan tersebut, publik mulai mempertanyakan hasil riilnya terhadap berapa Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk para aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Purwakarta.
“Harus ada evaluasi serius. Jangan sampai anggaran besar hanya habis untuk kegiatan seremonial, tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan,” ujar Sutisna Sonjaya, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta.
" dinas terkait harus membuka ke publik data capaian PAD dari sektor PBG secara periodik,"tegasnya.
Komentar0