Namun, ketika angka Rp 1,4 miliar tercantum sebagai besaran anggaran dari Disporaparbud untuk peringatan ini, pertanyaan pun muncul: Apakah kemeriahan ini setara dengan kebutuhan prioritas masyarakat saat ini?
Tak bisa dipungkiri, perayaan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta memiliki nilai strategi menghidupkan ekonomi lokal, memberi panggung bagi seniman, serta meningkatkan kebanggaan identitas daerah.
Tapi di sisi lain, anggaran sebesar itu bukan angka kecil, apalagi di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi daerah: infrastruktur dasar yang belum merata, akses layanan kesehatan yang belum optimal, dan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian.
Dalam konteks tata kelola anggaran publik, transparansi dan akuntabilitas sangat penting.
Masyarakat berhak tahu ke mana saja Rp 1,4 miliar itu diarahkan, siapa yang menerima manfaat paling besar, dan apakah ada evaluasi dampak nyata setelah rangkaian acara selesai.
Yang menjadi perhatian bukan semata-mata jumlah uangnya, tetapi apakah kegiatan yang dibiayai benar-benar membawa manfaat berkelanjutan.
Apakah UMKM yang dilibatkan hanya ramai selama acara, atau ada strategi lanjutan untuk membina mereka? Dan yang paling penting, apakah masyarakat luas merasa dilibatkan atau hanya menjadi penonton pesta elite?
Pemerintah daerah memang perlu merayakan keberhasilan dan memperkuat identitas kultural.
Tapi perayaan seharusnya tidak kehilangan rasa keadilan sosial. Kemeriahan tidak harus mahal, dan kehikmatan tidak selalu datang dari panggung besar.Hal ini pun bertolak belakang dengan inpres tentang efisiensi anggaran.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi dari Disporaparbud kabupaten Purwakarta.
Komentar0