SIDIKJARI – Besarnya alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2024 menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).
Pospera menyoroti sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan mekanisme E-Purchasing, yang dinilai masih menyisakan potensi penyimpangan.
Menurut Sekretaris Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, sistem E-Purchasing yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi justru dapat menimbulkan celah baru apabila tidak diawasi dengan ketat.
“Dalam sistem E-Purchasing, penawaran terendah belum tentu jadi pemenang. Kadang yang dipilih justru penawar dengan harga mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ini yang menjadi perhatian kami,” ujar Catur, Jumat (24/10).
Catur menyebut telah mulai mengumpulkan sejumlah data terkait beberapa proyek pengadaan barang yang nilainya dinilai tidak wajar.
Barang-barang tersebut diketahui ditempatkan di beberapa lokasi berbeda di wilayah Purwakarta.
“Kami sedang menelusuri data pengadaan itu, termasuk mencari tahu siapa pejabat pengadaan serta kelompok kerja (Pokja) yang terlibat dalam prosesnya,” tambahnya.
Catur menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Anggaran belanja modal yang besar seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menjadi ajang permainan harga,” tegasnya.
Pospera juga berencana melaporkan temuan awal mereka ke lembaga pengawas terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan.
“Kami akan kawal agar penggunaan anggaran publik di Purwakarta tidak disalahgunakan,” tutupnya.
Komentar0