Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan mengalami pengurangan drastis hingga mencapai Rp338 miliar.
Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi APBD Purwakarta, dan menjadi tantangan serius bagi roda pemerintahan, khususnya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Pengurangan dana ini tidak hanya berdampak pada postur anggaran secara keseluruhan, tetapi juga menguji kapasitas serta kedalaman pemahaman para kepala dinas (kadis) baru terhadap struktur dan perencanaan anggaran di dinas mereka masing-masing.
Setelah gelombang mutasi dan rotasi jabatan, termasuk ditariknya beberapa pejabat potensial ke lingkungan Pemprov oleh KDM (Kang Dedi Mulyadi), kini sorotan tertuju pada para pejabat yang ditinggalkan mampukah mereka mengimbangi langkah dan visi Bupati?
Situasi ini menjadi momentum pembuktian. Jika sebelumnya beban berpikir dan terobosan banyak ditopang oleh figur-figur lama yang telah "berpengalaman tempur", kini Bupati tampaknya harus berbagi beban dengan tim yang relatif baru.
Atau justru, akankah terjadi stagnasi karena hanya Bupati yang terlihat berpikir keras, sementara para kadis dan pejabat lainnya hanya mengikuti arus?
Di tengah tekanan fiskal yang berat, publik kini juga menantikan langkah strategis dari Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda).
Akankah ia mampu merumuskan strategi ciamik, terutama dalam menyusun skala prioritas anggaran dan efisiensi program, agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pelayanan kepada masyarakat?
Pemerintah harus segera merespons pengurangan dana ini dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan pemangkasan program-program yang tidak mendesak.
Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi soal keberanian mengambil keputusan sulit, termasuk reformulasi arah pembangunan.
Ke depan, masyarakat tentu berharap bukan hanya Bupati yang memeras keringat dan pikiran demi keberlangsungan pembangunan di tengah keterbatasan.
Pejabat-pejabat struktural, terutama para kepala dinas, harus menunjukkan kelasnya. Tidak cukup hanya mengandalkan instruksi, tapi sudah saatnya inisiatif dan inovasi muncul dari bawah.
Tahun 2026 akan menjadi panggung ujian. Bukan hanya bagi struktur APBD, tetapi juga bagi kualitas para pengambil kebijakan.
Apakah mereka siap menghadapi kenyataan, atau hanya akan menjadi penonton dalam panggung kepemimpinan Bupati yang bertarung sendirian?
Penulis: Panuntun Catur Supangkat
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta
Komentar0