SIDIKJARI — Sejumlah warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Purwakarta mengeluhkan proses pengambilan kartu bantuan dari bank penyalur yang dinilai menyulitkan.
Keluhan muncul karena pihak bank tidak memperbolehkan pengambilan kartu dilakukan oleh orang yang mewakili, meskipun penerima sedang sakit, lanjut usia, atau berada di luar kota. Akibatnya, banyak warga yang tidak bisa mengambil kartu mereka tepat waktu.
“Saya bingung, orang tua saya sakit dan tidak bisa datang ke bank, tapi tidak boleh diwakilkan. Katanya kalau tidak diambil segera, bantuannya bisa hangus,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat penerima manfaat. Mereka menilai aturan tersebut terlalu kaku dan tidak berpihak pada kondisi nyata di lapangan.
Warga berharap pemerintah melalui Dinas Sosial dan pihak bank penyalur dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel, misalnya dengan mekanisme surat kuasa, pelayanan keliling, atau penjadwalan ulang khusus bagi penerima yang berhalangan hadir.
Perwakilan Desa Cibingbin,*Supriadi* turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
“Kami di desa hanya bisa membantu menyampaikan keluhan warga. Banyak penerima bansos di Cibingbin yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke bank. Harapannya, ada solusi dari pemerintah dan pihak bank agar penyaluran bantuan ini tidak menyulitkan warga,” ujarnya.
Beliau juga menegaskan kesiapan pihak desa untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam mencari solusi terbaik.
“Kami berharap aturan bisa sedikit dilonggarkan dengan tetap menjaga akurasi dan keamanan data penerima. Jangan sampai niat baik pemerintah membantu masyarakat justru terhambat oleh aturan teknis yang kaku,” tambahnya.
Warga juga meminta agar ancaman “bantuan hangus” tidak lagi disampaikan, karena hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penerima yang benar-benar tidak bisa hadir karena sakit atau berada di luar kota.
Dengan adanya keluhan ini, masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera meninjau ulang mekanisme penyaluran kartu bansos agar lebih manusiawi dan mudah diakses oleh seluruh penerima manfaat.
Komentar0