SIDIKJARI- Penggeledahan yang dilakukan Tim Pidsus Kejari Indramayu di kantor Disdikbud setempat tampaknya kembali mengingatkan kita pada satu hal: betapa ajaibnya pengelolaan anggaran PKBM di berbagai daerah.
Setiap tahun selalu ada cerita seru—mulai dari peserta didik yang jumlahnya mendadak “melonjak”, laporan kegiatan yang sangat rapi sampai-sampai terkesan tidak mungkin dibuat manusia, hingga program yang jalan di atas kertas tapi entah beraktivitas di dunia nyata.
Ketika Indramayu digeledah karena dugaan penyimpangan dana PKBM 2023, publik pun mulai bertanya-tanya: Hmm… daerah lain gimana kabarnya?”
Dan tak ayal, muncul pertanyaan paling menggoda: Mungkinkah PKBM di Purwakarta juga diperiksa?
Biasanya, kalau sebuah daerah atau lembaga yakin bahwa semua beres, mereka santai-santai saja.
Tapi kalau tiba-tiba ada yang mulai bingung mencari arsip, memeriksa ulang tanda tangan, atau mendadak rajin rapat internal… yah, itu pertanda menarik untuk diamati.
Toh, hukum itu sederhana: yang tidak ada masalah tidak akan dicari-cari masalah.
Yang ada masalah biasanya justru sibuk menutupi masalah.
Ironisnya, PKBM adalah program yang niat awalnya sangat baik membantu mereka yang tidak sempat merasakan pendidikan formal. Sayangnya, di beberapa tempat, program ini lebih sering jadi ajang kreativitas:
* kreatif menyusun laporan,
* kreatif menyusun anggaran,
* bahkan kreatif menciptakan kegiatan yang tidak pernah terjadi.
Jadi wajar kalau publik bertanya, “Indramayu sudah. Purwakarta kapan?”
**Bukan Menuduh, Hanya Mengingatkan**
Tentu saja, ini bukan tuduhan. Hanya sindiran semacam kode halus bahwa transparansi itu penting.
Pemeriksaan tidak akan datang kalau tidak ada alasan. Tapi kalau tiba-tiba alasan itu muncul? Ya, kita semua tahu ujungnya ke mana.
Komentar0