SIDIKJARI- Belakangan ini, masyarakat Purwakarta sedang ramai membicarakan satu jenis sayuran hijau yang tiba-tiba naik kelas menjadi komoditas penuh harapan. Namanya sederhana: Bayam.
Sayuran dari keluarga Amaranthaceae ini memang bukan barang baru. Sejak dulu bayam dikenal sebagai sayuran rakyat.
Mudah ditanam, cepat panen, murah perawatan, dan kaya manfaat. Kandungan zat besi, vitamin A, C, E, K, serat hingga antioksidan membuat bayam sering disebut sebagai sayuran sehat sejuta umat.
Kini, bayam seolah mendapat panggung baru. Digadang-gadang bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi ibu-ibu pedesaan.
Narasinya terdengar indah: warga menanam, dapur MBG membeli, ekonomi desa bergerak.
Masalahnya, benarkah dapur MBG membutuhkan bayam sebanyak itu?
Atau jangan-jangan masyarakat hanya sedang dicekoki mimpi pasar yang sebenarnya belum jelas ujungnya?
Sebab sampai hari ini, publik justru bertanya-tanya: dapur MBG mana di Purwakarta yang rutin menyajikan menu bayam?
Kalau ditelusuri lebih jauh, nyaris belum terdengar ada dapur MBG yang menjadikan bayam sebagai menu utama.
Padahal masyarakat sudah lebih dulu diarahkan untuk percaya bahwa bayam adalah “komoditas masa depan”.
Ironisnya, banyak yang lupa bahwa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), urusan makanan bukan sekadar murah dan bergizi. Ada standar keamanan pangan yang ketat, terutama untuk produksi massal.
Dan di sinilah bayam mulai menjadi persoalan.
Secara teknis, bayam memiliki kandungan nitrat yang bisa berubah menjadi nitrit apabila terlalu lama didiamkan setelah dimasak.
Dalam skala katering massal, distribusi makanan yang memerlukan waktu panjang sangat berisiko jika pengolahan tidak benar-benar terkontrol.
Artinya, bayam bukan sayuran yang praktis untuk sistem distribusi MBG berskala besar.
Jadi pertanyaannya sederhana: kenapa masyarakat sudah didorong menanam besar-besaran, sementara kepastian pasarnya sendiri belum jelas?
Jangan sampai rakyat kecil kembali dijadikan objek uji coba wacana. Hari ini disuruh tanam bayam, besok bingung menjual ke mana.
Yang untung para penggagas program dan pembuat proposal, sementara petani kecil kembali menanggung risiko.
Lebih menyakitkan lagi jika “bayam” hanya dijadikan alat pencitraan seolah program pemberdayaan berjalan, padahal dapur-dapur MBG sendiri belum tentu mau menerima karena alasan keamanan pangan.
Rakyat desa tidak butuh janji manis berbumbu gizi. Mereka butuh kepastian pasar, kepastian pembeli, dan kepastian hasil panen tidak membusuk di kebun.
Karena pada akhirnya, persoalan terbesar bukan pada bayamnya.
Tetapi pada cara sebagian orang menjual harapan terlalu cepat, sebelum memastikan kenyataan benar-benar siap menampungnya.
*Penulis : Panuntun Catur Supangkat*
Sekretaris Pospera Purwakarta
Komentar0