Betapa tidak, prosesnya disebut sudah menemukan pemenang dalam waktu yang terbilang singkat.
Bahkan, kalau memakai ukuran sederhana, kecepatannya terasa lebih singkat daripada pembacaan teks Proklamasi.
Bayangkan saja.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Singkat, padat, dan selesai dalam hitungan menit.
Nah, pengadaan miliaran rupiah juga seolah punya mantra yang sama: cepat, singkat, selesai.
Bedanya, kalau Proklamasi hanya membutuhkan keberanian untuk menyatakan kemerdekaan, pengadaan Rp2,4 miliar membutuhkan proses administrasi, evaluasi dokumen, pemeriksaan persyaratan, penilaian penawaran, hingga penetapan pemenang.
Maka pertanyaannya sederhana:
Apakah prosesnya memang secepat itu karena semuanya sudah sangat siap, atau ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada publik?
Publik tentu tidak sedang meminta proses pengadaan berjalan lambat.
Justru sebaliknya. Kalau memang semua peserta memenuhi persyaratan dan proses dilakukan sesuai aturan, **kenapa harus takut diperiksa atau dipertanyakan?**
Yang menjadi masalah adalah ketika kecepatan proses justru menimbulkan tanda tanya.
Sebab uang yang dipakai bukan uang pribadi pejabat. Itu uang publik. Setiap rupiah semestinya memiliki jejak yang jelas, proses yang transparan, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai publik akhirnya punya lelucon baru:
“Kalau mau tahu pengadaan paling cepat, jangan lihat lomba lari. Lihat saja pengadaan Rp2,4 miliar.”
Ironisnya, masyarakat sering diminta bersabar ketika mengurus pelayanan publik. Antrean panjang, verifikasi berlapis, tanda tangan berjenjang.
Tapi ketika menyangkut pengadaan miliaran rupiah, tiba-tiba kecepatannya seperti motor balap turun lintasan.
Tetapi cepat juga bukan berarti kebal dari pertanyaan. Justru semakin cepat sebuah proses pengadaan selesai, semakin penting pula transparansi dibuka lebar-lebar: siapa saja pesertanya, bagaimana tahapan evaluasinya, apa kriteria penilaiannya, dan apakah seluruh proses telah sesuai ketentuan.
Sebab dalam pemerintahan yang mengelola uang rakyat, yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tetapi juga kepastian bahwa semuanya bersih, terbuka, dan fair.
Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, biarkan dokumen dan prosesnya yang berbicara.
Kalau memang tidak ada yang perlu disembunyikan, kenapa harus alergi terhadap pertanyaan publik?
Karena pada akhirnya, masyarakat bukan sedang menghitung berapa cepat pemenang pengadaan diumumkan.
Masyarakat sedang menghitung **seberapa besar kepercayaan mereka kepada pemerintah.
Dan jangan sampai kecepatan pengadaan justru lebih mengesankan daripada hasil pekerjaannya.
Rp2,4 miliar itu bukan uang monopoli satu dua orang. Itu uang rakyat. Maka prosesnya pun pantas dilihat dengan mata rakyat.
Kalau Proklamasi bisa selesai dalam hitungan menit dan tetap dikenang selama 81 tahun, jangan sampai pengadaan Rp2,4 miliar selesai dalam hitungan hari tetapi meninggalkan seribu pertanyaan.
Penulis : Panuntun Catur Supangkat
Sekretaris Pospera Purwakarta
Komentar0