Publik terkejut, aparat bergerak, dan masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: jabatan ternyata tak otomatis membuat seseorang kebal dari godaan barang haram.
Penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian ini langsung mengundang tanya. Bukan karena siapa yang ditangkap saja, tapi karena siapa yang seharusnya menjaga warganya justru diduga ikut terseret narkoba. Ironi level desa.
Kasus ini sontak bikin geger. Bukan cuma di Bungursari, tapi juga di kecamatan lain. Wajar saja, karena muncul pertanyaan yang sulit dihindari: kalau satu oknum kades bisa terciduk, apakah yang lain benar-benar bersih, atau hanya belum tersentuh?
Jangan buru-buru tersinggung. Ini bukan tuduhan massal. Tapi sejarah sudah terlalu sering mengajarkan, bahwa satu kasus yang terbuka biasanya bukan cerita tunggal.
Bisa jadi hanya puncak gunung es sisanya masih rapi tersimpan di balik meja rapat, baliho pembangunan, dan pidato soal moralitas.
Lebih ironis lagi, desa selama ini kerap dijadikan garda terdepan dalam program pencegahan narkoba. Spanduk ada. Sosialisasi jalan. Imbauan lantang.
Tapi ketika yang memberi contoh justru diduga melanggar, publik berhak bertanya: ini kampanye atau sekadar formalitas?
Kasus di Bungursari seharusnya menjadi momentum, bukan sekadar sensasi. Momentum untuk evaluasi menyeluruh, bukan hanya di satu desa, satu kecamatan, atau satu nama.
Tapi pada sistem pengawasan, pembinaan, dan keberanian aparat menindak tanpa pandang jabatan.
Karena narkoba tidak kenal status. Tidak peduli titel “kepala desa”, “tokoh masyarakat”, atau “pejabat pilihan rakyat”. Dan publik juga tidak butuh pembelaan klise—yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang konsisten dan transparan.
Hari ini satu oknum kades Kecamatan Bungursari diciduk. Besok? Bisa saja nama di kecamatan lain. Atau bisa juga senyap kalau semua memilih pura-pura tak tahu.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah ini akhir cerita, atau baru pembuka bab?
Komentar1
Semoga menjadi momentum untuk perbaikan pemerintahan desanya. media terus kawal kasus tersebut.
BalasHapus