Dalam audiensi yang digelar Pospera Purwakarta bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta pada Selasa, 12 Mei 2026, terungkap bahwa nilai anggaran turun hingga miliaran rupiah.
Ironisnya, pertemuan penting tersebut justru berlangsung tanpa kehadiran kepala dinas. Alasan yang disampaikan, sang kadis sedang menjalankan tugas mengawal Bupati Purwakarta.
Audiensi membahas anggaran sewa bandwidth internet OPD serta bandwidth CCTV yang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Namun di tahun 2026, angka itu anjlok menjadi sekitar Rp2,4 miliar.
Penurunan nilai kontrak tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya titik pemasangan CCTV dan sebaran jaringan internet OPD di berbagai lokasi.
Dalam forum itu, Kepala Bidang (Kabid) Telekomunikasi dan Informatika,Arip menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan sepenuhnya keputusan dinas, melainkan hasil kesepakatan antara TAPD dan DPRD.
“Penurunan angka tersebut merupakan kesepakatan antara TAPD dan DPRD, dinas cuma mengusulkan saja,” ujarnya dalam audiensi.
Data yang dipaparkan Diskominfo menunjukkan, pada tahun 2025 terdapat 34 titik lokasi CCTV dengan total 57 unit perangkat terpasang. Sementara pada tahun 2026 jumlahnya menyusut drastis menjadi hanya 20 titik lokasi dengan 34 unit CCTV.
Pengurangan juga terjadi pada sebaran bandwidth internet OPD. Dari sebelumnya 114 titik pada tahun 2025, kini tersisa 96 titik di tahun 2026.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah gencarnya slogan digitalisasi pelayanan publik.
Sebab di saat kebutuhan pengawasan dan konektivitas pemerintahan semakin meningkat, justru jumlah perangkat dan jaringan malah dipangkas.
Ketua Pospera Purwakarta, Sutisna, bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap kepala dinas yang dinilainya tidak konsisten.
“Awalnya audiensi dijadwalkan jam 13.00 WIB. Hari Senin pak kadis telepon saya, minta jadwal digeser jadi jam 08.30 WIB dan saya jawab oke. Tapi ternyata blece, kadisnya malah gak hadir. Dia yang bikin jadwal, dia juga yang gak hadir,” tegas Sutisna.
Menurutnya, ketidakhadiran kepala dinas dalam forum yang membahas penggunaan anggaran publik menunjukkan buruknya komunikasi dan minimnya tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat.
"Kadiskom orang nya mancla mencle,"pungkasnya.
Komentar0